Polemik Subsidi BBM dan Alternatif Solusi Pemecahannya

                            
Masalah subsidi bbm ini kerap dibicarakan dalam berita-berita di media online maupun media cetak dan elektronik belakangan ini.
Disatu sisi memotong subsidi bbm akan menyengsarakan rakyat banyak dan di sisi lain kebijakan tidak memotong subsidi bbm akan membuat keuangan negara dan defisit anggaran semakin membengkak dari tahun ke tahun.

Ini seperti memakan buah simalakama. Jika negara sengsara, rakyat pun sengsara, dan sebaliknya.

Seperti yang kita ketahui, subsidi bbm paling banyak dipakai untuk kendaraan bermotor. Dan seperti informasi yang dapat kita baca di banyak media dikatakan bahwa 70 persen subsidi bbm dinikmati oleh orang-orang yang dikategorikan mampu. Jadi boleh dibilang meskipun tujuannya baik, kebijakan subsidi bbm ini sudah salah sasaran.

Lalu bagaimana cara memecahkan persoalan yang pelik seperti ini?

Tidak ada cara lain bagi pemerintah selain menaikkan harga bbm bersubsidi, meskipun kebijakan ini tidak populer dan akan mendapat banyak tentangan.
Namun seperti halnya seseorang yang sakit, pil pahit harus ditelan agar dapat sembuh dari penyakit itu.

Agar dampaknya tidak terlalu berat kepada masyarakat luas, selain menaikkan harga bbm subsidi, perlu adanya kebijakan lain sebagai ‘penyeimbang’ bagi kebijakan tidak populis itu.

Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah subsidi bbm yang sudah mengakar-urat ini : 1. Menaikkan harga bbm subsidi secara bertahap sehingga tidak membuat masyarakat terkejut dengan kenaikan yang terlalu signifikan. Hal ini juga sekaligus sebagai shock therapy sehingga perlahan-lahan masyarakat akan mulai terbiasa menggunakan bbm non subsidi.
2. Melakukan pengendalian dalam penjualan bbm subsidi. Dalam hal ini pemerintah harus merancang peraturan perundangan-undangan yang secara tegas melarang pemakaian bbm subsidi bagi kalangan yang mampu.

Saat ini subsidi bbm nyata-nyata hanya menguntungkan kalangan orang-orang mampu, sedangkan rakyat kecil di daerah pedalaman malah harus membeli bbm dengan harga yang jauh diatas harga normal bbm subsidi di kota-kota besar. Ini adalah sebuah bentuk ketidak-adilan yang harus diselesaikan secara tegas oleh pemerintah.

Jika seseorang mampu membeli mobil yang harganya ratusan juta, sangat tidak masuk akal jika tidak mampu membeli bbm non-subsidi yang sekali isi hanya berkisar di angka ratusan ribu.

Selain menghemat pengeluaran negara untuk subsidi bbm, kebijakan ini juga akan membuat pengguna mobil untuk berhemat dalam penggunaan bbm dan secara tidak langsung akan mengurangi kemacetan jalan yang selama ini menjadi alasan mengapa triliunan rupiah bbm subsidi dibakar sia-sia di jalan raya karena kemacetan.

Yang berhak untuk menggunakan bbm subsidi adalah nelayan, petani, mobil angkutan umum dan mobil niaga untuk angkutan barang.

Mengapa mobil niaga perlu disubsidi? Seperti yang kita ketahui, dampak kenaikan harga bbm adalah inflasi. Dan inflasi ini bisa terjadi pada hampir seluruh jenis barang dan jasa. Dalam hal ini untuk menekan inflasi terhadap barang-barang kebutuhan pokok, pemerintah harus mengizinkan angkutan niaga menggunakan bbm subsidi untuk menekan biaya logistik dari penyaluran barang-barang kebutuhan pokok itu.

Memang dalam penerapannya, pasti akan terjadi penyelewengan terhadap pemakaian bbm subsidi tersebut. Oleh karena itu untuk menekan tingkat penyelewengan (meskipun dirasa mustahil bisa ditekan sampai 0%), pemerintah harus menggunakan solusi canggih misalnya dengan menggunakan smart card yang sebelumnya sudah pernah dipasang pada kendaraan-kendaraan di jakarta beberapa waktu lalu. 3. Mengalihkan sebagian subsidi untuk pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat tertinggal dibanding negara-negara lain seperti China, Malaysia, atau Singapura. Oleh karena itu pemerintah sudah sepantasnya mengalihkan sebagian subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang bagus secara otomatis akan mengurangi biaya logistik dan pada akhirnya akan membantu menekan inflasi. Dan bukan hanya itu saja, dampak tidak langsungnya adalah produk yang dihasilkan di dalam negeri pun akan semakin bersaing untuk dipasarkan di luar negri yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke luar negri. Ini juga akan membantu memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang terancam defisit yang semakin melebar.

Seperti kita ketahui, di beberapa pelabuhan di Indonesia, proses bongkar muat bisa memakan waktu sampai beberapa hari karena keterbatasan kapasitas pelabuhan. Ini adalah biaya harus ditanggung oleh pelaku usaha dan membuat daya saing produk kita menjadi lemah. Pemerintah harus mempercepat pembangunan pelabuhan dengan kapasitas yang lebih besar. Selain itu juga harus dipercepat pembangunan jalan seperti misalnya tol sumatera yang sudah tertunda cukup lama. 4. Memberikan bantuan subsidi pangan, pendidikan serta kesehatan

Efek domino dari kenaikan harga subsidi adalah naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok. Bagi rakyat kelas menengah, meskipun ini memberatkan tapi tidak akan terlalu menyengsarakan. Yang menjadi korban tentunya adalah rakyat kecil yang secara ekonomi masuk dalam golongan tidak mampu. Untuk itu pemerintah harus memikirkan bagaimana agar kalangan tidak mampu ini tidak sampai terkena dampak negatif kenaikan harga barang kebutuhan secara langsung.

Beberapa waktu lalu pada saat bbm subsidi dinaikkan, pemerintah memperkenalkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk rakyat tidak mampu. Tujuannya baik, namun penerapannya tidak selalu sesuai dengan semangat awalnya. Selalu ada penyelewengan dimana orang-orang yang tidak berhak malah mendapatkan uang yang tidak seharusnya tidak mereka terima.

Ini karena sifat uang yang cair, artinya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan yang pada akhirnya memperbesar resiko terjadinya penyelewengan.

Dalam hal ini pemerintah harus mensubsidi langsung dalam bentuk pemberian bahan kebutuhan pokok dan bukannya berupa uang tunai. Karena dengan uang tunai, sangat sulit untuk mengontrol penggunaan uang tersebut. Bisa saja uang itu bukan dipakai untuk membeli beras, namun untuk membeli rokok misalnya.

Memang subsidi pangan juga rawan penyelewengan, namun tidak semudah menyelewengkan uang tunai.

Lagipula jika pemerintah mau, mungkin bisa mempertimbangkan ide dapur umum dimana subsidi dilakukan dengan memberikan makanan gratis (makanan jadi) di sentra-sentra yang ditinggali oleh kelompok masyarakat tidak mampu. Hal ini lebih baik ketimbang memberi uang tunai kepada masyarakat.

Selain pangan, pemerintah juga hendaknya memikirkan subsidi pendidikan dan kesehatan. Dan untuk subsidi pendidikan dan kesehatan ini juga tidak boleh diberikan dalam bentuk uang tunai. 5. Mulai beralih ke bahan bakar dari bbm ke bbg

Subsidi bbm terus meningkat dan harga bbm juga terus naik. Dalam hal ini pemerintah sudah mulai harus mempertimbangkan untuk perlahan-lahan beralih dari penggunaan bbm ke bbg. Pemerintah semestinya membangun komunikasi dengan pabrikan otomotif untuk membuat semacam roadmap peralihan dari bbm ke bbg dan ditindaklanjuti dengan pembangunan spbg di seluruh Indonesia secara bertahap. Bukan hanya di hilir, pembangunan juga harus dilakukan di hulu agar distribusi bbg nantinya tidak akan sampai mengalami bottle neck dimana lebih banyak permintaan dibanding supply. 6. Mengurangi ketergantungan PLN terhadap pembangkit berbahan bakar minyak

Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi panas bumi di Indonesia yang jumlahnya sangat besar, bisa mencapai 4000 MW. Selain itu garis pantai Indonesia yang luas juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit hidrolik dan tenaga angin, belum lagi dari potensi energi tata surya (meskipun sebenarnya biaya investasi untuk pembangkit tenaga surya saat ini tergolong masih mahal). Pemerintah juga bisa mempertimbangkan sumber energi dari pembangkit non-konvensional misalnya dari pengolahan sampah ataupun dari biogas yang bisa diperoleh dari hasil pengolahan terhadap limbah buangan (septic tank) yang ada pada rumah-rumah penduduk. Itulah beberapa alternatif yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan subsidi bbm yang membelit negara ini. Bagaimanapun, alternatif-alternatif yang disampaikan disini hanyalah berupa saran dan ide untuk pemerintahan mendatang. Penerapannya tergantung kebijakan dari pemerintah itu sendiri.

Penulis berharap semoga suatu hari nanti negara kita ini bisa mandiri dalam hal pangan, energi, dan teknologi sehingga negara tercinta ini bisa berdiri di kaki sendiri dan disegani oleh negara-negara lainnya di dunia.

Salam.